KPD
CV Hotel di Garut HdG Team Trip Planner & Event Organizer Alamat : Jambansari Rt. 004 Rw. 004 Alun-alun Bayongbong – Garut No. Telepon Kantor : (0262) 2802539 Email : hoteldigarut2@gmail.com ota@hdgteam.com Reservation Whatsapp : 089660271603 ; 082217300224 08192288626 ; 081320405837

CIHIDEUNG – Pembentukan komite perencanaan daerah (KPD) sebagai wadah untuk mengidentifikasi dan merumuskan persoalan aktual tidak boleh menabrak peran dan fungsi lembaga lain. Maka dari itu pemerintah kota (Pemkot) Tasikmalaya harus mematangkan konsepnya.

KPD Jangan Tabrak Lembaga Lain


Pengamat pemerintahan, sosial dan politik Tasikmalaya Asep M Tamam menyatakan pemkot harus benar-benar memastikan bahwa KPD dapat meng-cover hal-hal yang tidak terjaring musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) atau aspirasi DPRD. ” Kita pahami kehidupan kota Tasik begitu dinamis.

Ada pihak penyelenggara pemerintahan, pengkritik juga cukup banyak yang tujuannya untuk kemajuan daerah. Tetapi jangan sampai justru malah bertabrakan dengan lembaga atau wadah lain dalam merencanakan program pembangunan,” tuturnya kepada Radar, Minggu (18/3).

Asep menganalisis pembentukan KPD itu mencerminkan bahwa selama ini musrenbang belum berjalan optimal. Masih ada sumbatan. ” Ada sisa persoalan yang tidak terperhatikan atau tidak menjadi skala prioritas.” Jelasnya.

Sejatinya suatu pembangunan mesti menyisakan resiko atau konsekuensi. Untuk itu, Pemkot perlu meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan suatu pembangunan agar tidak menjadi persoalan besar. ” Memang lewat suatu forum bisa saja agar penyampaian saran dan masukan lebih produktif. Namun jangan sampai menjadi kenalisasi ruang kritis masyarakat melalui wadah ini. Orang yang masuk di KPD justru harus mencurahkan gagasan dalam merumuskan masalah yang tengah senter terjadi di masyarakat dan tidak di programkan pemerintah,” beber tokoh akademisi itu.

Dia berharap pihak yang tergabung dalam wadah itu bisa berpikir objektif. Tanpa muatan politis. Murni demi kemajuan dan kemaslahatan masyarakat. Pasalnya anggaran yang dialokasikan pemerintah baik untuk honorarium, operasional maupun transfort merupakan uang rakyat. Mengingat selama ini diakui persoalan kerap bermunculan dan surut sendirinya tanpa ada penyelesaian. “Kalau menjadi tenaga tambahan bagi eksekutif ketika suatu program diusulkan malah dicoret DPRD itu juga bagus. Tapi ingat konstitusionalnya harus benar-benar jelas,” ungkap asep.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Tasikmalaya Ir H Tarlan menjelaskan semangat pembentukan KPD untuk merespon problem di masyarakat.

KOMENTAR