Calon Bupati Garut 2018
CV Hotel di Garut HdG Team Trip Planner & Event Organizer Alamat : Jambansari Rt. 004 Rw. 004 Alun-alun Bayongbong – Garut No. Telepon Kantor : (0262) 2802539 Email : hoteldigarut2@gmail.com ota@hdgteam.com Reservation Whatsapp : 089660271603 ; 082217300224 08192288626 ; 081320405837

Calon perseorangan adalah calon kepala daerah yang paling memiliki legitimasi kuat dari calon pemilih dibanding dengan calon-calon kepala daerah yang diusung partai politik, karena pencalonan jalur perseorangan langsung mendapat dukungan oleh pemilih yang jumlahnya minimal 3/6% dari jumlah penduduk, sedangkan dukungan masyarakat terhadap calon yang diusung partai politik berdasarkan intruksi partai setelah melalui tahapan-tahapan pencalonan, selain itu kelemahan dukungan anggota partai terhadap kandidat calon kepala daerah bisa saja terjadi terutama ketika kandidat bukanlah kader partai serta keputusan pencalonan dilakukan oleh dewan pengurus pusat (DPP) partai itu sendiri.

Calon Bupati Garut 2018

Selain itu jumlah kader dan anggota partai politik di daerah jauh lebih sedikit bila dibanding dengan sarat minimal dukungan calon perseorangan. Adapun jumlah raihan suara dalam pemilu sebelumnya tidak dapat diklaim sebagai dukungan terhadap kandidat usungan partai politik. Karena sumber daya manusia dan sumber daya modal yang digunakan dalam pemilihan kepala daerah tidak sama dengan ketika dilaksanakannya pemilihan legislatif, sehingga apabila suara partai dalam pilkada ingin sama dengan raihan ketika pilihan legislatif maka partai harus mendaya gunakan seluruh kekuatan seperti harus menggerakan seluruh calon legislatif waktu itu dari semua tingkatan, mengeluarkan jumlah biaya dan menyebar media kampanye yang sama.

Secara personality peluang kemenangan calon perseorangan idealnya paling tinggi, karena seseorang berani mencalonkan diri melalui jalur perseorangan berarti dia adalah sosok yang memiliki kharismatik dengan jejaring luas, 3/6% jumlah penduduk, tersebar minimal di 50% jumlah kecamatan/kabupaten.

Selain itu dalam situasi masyarakat yang cendrung pragmatis, bukan hal yang mudah diberikan kepercayaan oleh para pendukung dengan menyertakan tanda tangan berikut bukti kependudukan. Selain itu dari sisi waktu rekruitmen dukungan calon perseorangan dilakukan jauh sebelum masa kampanye, sehingga kandidat perseorangan memiliki waktu lebih lama untuk bersosialisasi dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk berkonsolidasi dan meyakinkan pemilih, dengan istilah populer curi start kampanye.

Calon terpilih melalui jalur perseorangan memiliki kesempatan dan peluang besar dalam membawa daerah ke arah yang lebih baik, karena kepala daerah perseorangan tidak terikat dengan kelompok politik tertentu atau partai politik, sehingga akan lebih bisa fokus bekerja untuk kepentingan rakyat secara keseluruhan dibanding mementingkan partai atau kelompok politik lainnya.

Walaupun begitu kandidat perseorangan sangat rentan memiliki konflik kepentingan dengan seluruh partai politik di legislatif namun juga ada peluang besar menjadi mitra seluruh partai politik karena lebih dianggap netral tidak memihak dan bukan bagian dari partai politik tertentu.

Kelemahan Calon Kepala Daerah Jalur Perseorangan

Peluang kemenangan calon kepala daerah jalur perseorangan bisa menjadi sangat kecil, ketika proses rekruitmen dukungan tidak dilakukan dengan baik dan benar, contoh kecil apabila para pendukung tidak pernah bertemu dan mengenal kandidat atau tim yang melakukan rekruitmen dukungan secara langsung.

Apalagi apabila perolehan dukungan bersifat transaksional, yang paling parah adalah apabila dukungan calon perseorangan bersifat manifulasi, dimana para pendukung tidak tahu sama sekali bahwa dirinya ada dalam daftar dukungan kandidat tersebut.

Apabila terjadi manifulasi dukungan maka asumsi pendukung awal 3/6% dan tersebar di 50% jumlah kecamatan itu menjadi nol atau bahkan minus. Karena ketika seseorang merasa dicaplok namanya justru malah akan menjadi antipati dan melakukan perlawanan dalam kontestasi pilkada dimasa kampanye. Inilah yang sering menyebabkan jumlah raihan suara calon perseorangan jauh lebih kecil daripada jumlah dukungan yang dijadikan syarat pencalonan.

Perolehan suara calon perseorangan tidak akan bisa melebihi raihan suara partai politik sekecil apapun partainya, karena partai politik memiliki struktur tim yang sudah dibentuk dalam waktu yang lama dan memiliki struktur atau jejaring sampai tingkat TPS dengan komando yang jelas, rata-rata aktifis partai disetiap tingkatan memiliki skill politik yang terlatih dan terbiasa dalam mendorong masyarakat untuk menentukan pilihan terhadap usungan partai, sedangkan relawan pendukung perseorangan rata-rata kelompok profesional non aktifis, politik praktis serta tidak memiliki subordinasi kepemimpinan yang kuat dalam memberikan komando pemenangan, sehingga sistem kerelawanan sangat rentan dan rapuh / kurang solid.

Secara personality kandidat usungan partai politik tidak habis energinya dalam membangun TIM untuk kepetingan peningkatan popularitas, liketabilitas dan elektabilitas, karena sudah tersedia jadi tinggal mencetak alat peraga kemudian di titipkan ke struktur partai yang sudah terbina bertahun-tahun.

Peluang kepala daerah dari jalur perseorangan dalam membawa daerah ke arah yang lebih maju akan menjadi sangat kecil bila jalur perseorangan hanya dijadikan pelarian bagi kandidat yang memiliki hasrat berkuasa tinggi, tidak memunyai gagasan perubahan namun tidak terakomodasi partai politik, calon perseorangan rata-rata lahir dari tokoh masyarakat yang tidak begitu mengetahui hukum, aturan dan proses administratif serta budaya birokrasi, sehingga ketika terpilih harus agak berlama-lama beradaftasi dan meningkatkan kapasitas dirinya, apabila daya juangnya rendah memiliki kecenderungan untuk mengikuti aturan main yang sudah menjadi kebiasaan kepala daerah sebelumnya, selain itu dengan tidak memiliki jejaring dan group politik yang kuat sehingga dukungan politik dalam perencaaan program dan kebijakan yang dikeluarkan sangat rendah.

Kelemahan Yang Paling Mendasar

Kelemahan yang paling fundamental kandidat calon perseorangan adalah ketika dia tidak memahami sejarah dan tidak memiliki spirit lahirnya undang-undang calon perseorangan dalam perhelatan pilkada dan perpolitikan di Indonesia secara umum.

Seperti yang telah kita ketahui bersama munculnya calon perseorangan tidak semata jalur alternatif meraih kekuasaan ketika partai lebih mementingkan kader dan memasang mahar dalam pengusungan kandidat pilkada, tapi jalur perseorangan adalah kritik secara umum terhadap situasi perpolitikan nasional terutama dalam rekruitment kepemimpinan.

Lahirnya calon perseorangan adalah bentuk pelawanan terhadap olygarkhi yang masih bercokol dan menguasai sendi-sendi perpolitikan di Indonesia, adanya sumbatan dan keterputusan partai politik dengan basis pemilih dan masyarakat secara umum setelah pemilihan dilaksanakan, sehingga ruang kritik dan oto kritik masyarakat umum sulit dilakukan, dan partai tidak bisa menjembatani banyak aspirasi masyarakat yang ditunjukan terhadap pemerintahan.

Ketidakpuasan terhadap situasi politik ekonomi, sosial, dan budaya pasca reformasi menjadi salah satu pemicu perbaikan rekruitmen pemimpin dimasa transisi demokrasi, dengan asumsi banyak orang non partai yang memiliki kapasitas, kapabilitas dan elektabilitas tinggi untuk menjadi kepala daerah, maka undang-undang calon perseorangan disyahkan setelah melalui sidang di mahkamah konstitusi.

Para penggagas lahirnya UU calon perseorangan sangat berharap munculnya pemimpin-pemimpin baru di daerah yang progresif, mampu mendorong sejatinya demokrasi subtansial, untuk perubahan kearah yang lebih baik, bukan dimanfaatkan oleh para politisi gadungan yang hanya akan membuat situasi sosial, politik, ekonomi dan budaya semakin terpuruk dan membawa kita semua menuju gerbang kehancuran tatanan bangsa dan negara.

Bagaimana menurut anda kans Calon Bupati Garut 2018 dari jalur perseorangan ?

Aa Ebit Bupati Garut 2018

Oleh : Aa Ebit Highlander
(mantan ketua Forum Pengusung Calon Indepenen, FPCI- PILKADA Garut 2008)

 

KOMENTAR